Jikadiasumsikan satu perusahaan pemegang SIUPKK mempekerjakan rata-rata 20 orang pekerja maka terdapat sekitar 15.000-an pekerja di sektor usaha keagenan kapal pemegang SIUPKK itu. Jumlah itu belum termasuk kegiatan keagenan kapal yang dilakukan oleh pemegang SIUPAL.(am) Atasterbitnya SIUPKK itu, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Keagenan Kapal Indonesia / Indonesia Shiping Agency Association (ISAA), Juswandi menyatakan terima kasih kepada pemerintah dalam hal ini Presiden, Menteri Perhubungan, dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, karena telah menjalankan amanat UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang Hits 12185. ISL NEWS/JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan menerbitkan 7 Surat Ijin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPKK) terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri (PM) Perhubungan No. 11 Tahun 2016 tantang Pendirian Usaha Perusahaan Jasa Keagenaan Kapal. Atas terbitnya SIUPKK itu, Ketua Umum Asosiasi Indonesia Shipping Agency Association meminta agar usaha keagenan kapal di Indonesia memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal (). "SIUPKK adalah perintah UU dan telah diatur melalui PP nya berdasarkan kajian yang matang. Karenanya sebagai bagian dari pelaku bisnis tersebut harus menjalankan UU itu," ujar Ketua Umum DPP Indonesia Shipping Agency Association Juswandi Terkaitkinerja ISAA dengan INSA, Aris menyatakan, bahwa keagenan merupakan kepercayaan pemilik kapal, sehingga pemilik kapal bebas dan bisa menunjuk pemegang SIUPAL atau pemegang SIUPKK. "Semua itu kan komunikasi be to be ya, selain itu kita kan punya pelanggan masing-masing," tandasnya. Secaraumum, SIUPKK adalah segala bentuk perizinan yang berkaitan dengan izin usaha perkapalan. Dalam perizinan tersebut, kejelasan serta keamanan pelaku usaha terjamin oleh aturan yang mengikat. Semua pihak bisa mendapatkan kejelasan beban apa yang perlu mereka lakukan. Selain itu, pelaku usaha juga bisa meminta bantuan pihak ketiga. 2 siupal dan enrosement siupal atau siupkk 3. pengurusan surat laut 4. pengurusan spesifikasi kapal 5. rpk tramper dan liner 6. izin niaga umu (inu) 7. psa (pertamina safety approval) 8. skup migas 10. klass bki 11. iso9001 dan iso14001 izin-izin lain wa 08115566711 Pengertiandari izin usaha angkut dan jual dalam bidang pertambangan Operasi Khusus adalah suatu izin usaha untuk perusahaan. Perusahaan tersebut melakukan proses pembelian, penjualan, dan juga pengangkutan barang tambang khususnya mineral serta batubara. Hal itu tercantum juga pada Pasal 36 Peraturan Pemerintah. Bahwa SIUPKK adalah perintah UU (Pelayaran) dan telah diatur melalui PP nya berdasarkan kajian yang matang. Karenanya sebagai bagian dari pelaku bisnis tersebut harus menjalankan UU itu," ujar Ketua Umum DPP Indonesia Shipping Agency Association (ISAA) Juswandi Kristanto, melalui keterangan pers-nya pada Jumat (5/2/2021). 1 Sesuai Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2010 waktu penyelesaian SIUPAL adalah 30 Hari Kerja (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap; 2. Permohonan dikembalikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan jika persyaratan tidak lengkap; 3. Permohonan dapat diajukan kembali setelah persyaratan dilengkapi Kedua sebagai pengguna jasa punya opsi dengan adanya usaha keagenan kapal asing pemegang SIUPKK. Di sisi lain pemegang SIUPAL bisa melakukan kegiatan keagenan kapal asing dan hal ini bisa menjadi opsi bagi pengguna jasa keagenan kapal. Sejalandengan itu, dispensasi yang masih membolehkan perusahaan pelayaran yang tidak memiliki kapal melakukan kegiatan keagenan umum, harus diakhiri tepat pada waktunya. Jadi nantinya dengan blanko dari Perum Peruri dan data SIUPKK kita input di Direktorat Perhubungan Laut, maka akan memudahkan untuk pengecekan jika terjadi praktik Pemilikkapal bebas dan bisa menunjuk pemegang SIUPAL atau pemegang SIUPKK. Selain itu, kita kan punya pelanggan masing-masing," tandasnya. Disampaikan pula, legal standing keagenan ini mengacu pada UU Pelayaran No.17 tahun 2008 dan turunannya, yaitu PP No.31 tahun 2010 dan PM No.11 tahun 2016 yang diubah jadi PM No.65 tahun 2019, yang Hits 12208. ISL NEWS/JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan menerbitkan 7 Surat Ijin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPKK) terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri (PM) Perhubungan No. 11 Tahun 2016 tantang Pendirian Usaha Perusahaan Jasa Keagenaan Kapal. Atas terbitnya SIUPKK itu, Ketua Umum Asosiasi Karenamemang konsentrasi pemerintah dan juga masyarakat pada kelestarian lingkungan hidup cukup tinggi. Oleh karena itu sebagai seorang pengusaha wajib memahami perihal aturan ini dengan baik. Sehingga Anda tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan pemerintah tentang AMDAL pada masa mendatang. Baca Juga : Event Organizer Yi1Xk3. Persyaratan SIUPKK Ini Dia Persyaratan SIUPKK Ada banyak hal yang perlu Anda siapkan untuk mengurus persyaratan SIUPKK. Hal ini terkait dengan dokumen dan hal lain yang harus lengkap. Secara umum untuk penyelesaiannya membutuhkan waktu sekitar empat belas harian saja tergantung antrean. Yang terpenting adalah semua syarat jangan sampai tertinggal untuk menghemat waktu. Daftar persyaratan SIUPKK Rekomendasi teknis Dokumen pertama yang harus ada berupa rekomendasi teknis yang berasal dari otoritas pelabuhan terkait. Surat rekomendasi ini berisikan pernyataan terkait persetujuan, perizinan atau pemberian wewenang pada pihak terkait. Fungsi surat ini sebagai penyaring tingkat kepentingan izin dan juga kebenarannya. Lampiran tenaga ahli Dokumen kedua yakni lampiran yang berisikan keterangan lengkap terkait tenaga ahli yang tergabung. Tenaga ahli yang termasuk ke dalamnya berupa teknis pelayaran niaga, nautis dan bidang ketatalaksanaan. Ketiga bidang tersebut harus lengkap dan tidak boleh ada yang tertinggal. Surat kuasa Kemudian untuk persyaratan SIUPKK terbaik ketiga berupa surat kuasa. Surat ini harus terlampir dan terbuat oleh instansi terkait. Jangan lupa untuk membubuhkan tanda tangan basah dan juga materai sesuai tahun berlakunya. Dengan begitu surat kuasa ini bisa terjamin keasliannya. Bukti modal usaha Syarat keempat adalah dokumen yang menunjukkan bukti modal usaha. Lampirannya harus lengkap terkait rincian dan jumlah rupiah yang jelas. Dokumen pribadi Untuk dokumen ini terdiri dari salinan atau foto kopian berwarna dari masing-masing dokumen terkait. Dokumennya berupa nomor NPWP dari perusahaan, TDP, SIUP dan SITU perusahaan. Lengkapi juga dokumen lain berupa akta notaris perusahaan terbaru dan juga KTP dari pemohon. Surat permohonan Dokumen terakhir yang krusial adalah surat permohonan. Surat ini harus memuat isi terkait permintaan penerbitan perizinan terkait dengan lengkap. Pemohon wajib membubuhkan tanda tangan dan juga cap perusahaan basah untuk menambah keasliannya. Alur pengurusan SIUPKK Jika semua syarat dan dokumen untuk pengurusan sudah lengkap maka Anda bisa lanjut utuk memproses tahapnya sebagai berikut 1. Permohonan dan pengajuan Langkah pertama dalam persyaratan SIUPKK terbaru ini adalah melakukan permohonan dan pengajuan. Anda harus mengajukan surat permohonan dan pengajuan lengkap dengan semua syarat yang ada pada pihak yang berwenang. Jangan lupa untuk memastikan semua hal sudah masuk dan tidak ada yang tertinggal. 2. Pemeriksaan berkas Setelah itu lanjut proses pemeriksaan berkas oleh petugas terkait. Prosesnya cukup panjang mulai dari kelengkapan sampai dengan keaslian berkasnya. Setelah yakin semuanya benar maka lanjut pada proses scanning dan pengiriman. Staff data akan mengupload pada aplikasi terkait. 3. Pertimbangan dan survey Selanjutnya masing-masing petugas sesuai jobdesk-nya akan meneliti terkait pertimbangan penerbitan dan juga melakukan survey. Survey bertujuan untuk mengecek perizinan yang masuk. 4. Verifikasi dan tanda tangan Proses keempat adalah tahapan verifikasi terkait semua pertimbangan dan survey yang ada. Barulah jika sudah lengkap surat akan mendapatkan tanda tangan oleh dinas terkait. 5. Pengecekan dan tindak lanjut Langkah kelima adalah proses pengecekan terhadap komitmen perizinan serta tindak lanjut dari surat yang telah terbit. Langkah ini juga termasuk dalam pemasukan sertifikat yang telah mendapatkan persetujuan. 6. Penyerahan izin Jika semua tahapnya sudah selesai maka surat ini sudah bisa tersampaikan pada pemohon secepatnya. Segala bentuk persyaratan SIUPKK ini harus lengkap dan tidak boleh ada yang tertinggal. Sehingga sebelum mengurusnya lebih baik membuat checklist untuk memudahkan proses pengecekan. Baca Juga Perbedaan SIUPAL dan SIUPKK INFO LEBIH DETAIL UNTUK PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN BISA MENGHUBUNGI KAMI Hubungi Kami Call / WA +62 811-1928-942 Email info Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut atau SIUPAL merupakan suatu surat izin yang dapat mempermudah perusahaan Anda yang bergerak di bidang pelayaran agar dapat beroperasi dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. SIUPAL keberadaannya sangat penting, terutama bagi Anda yang memiliki bisnis di bidang angkutan laut. Sehingga Anda wajib memiliki memiliki surat izin SIUPAL tersebut. Anda bisa mengurus perizinan SIUPAL online dengan mudah. Namun, Anda harus memenuhi persyaratan, salah satunya dengan memiliki modal minimum dasar yaitu sebesar Rp. dan modal disetorkan minimum Rp. sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika Anda sudah memenuhi persyaratan dan modal minimum tersebut, maka bisa mengurus dan memperoleh SIUPAL. Untuk mempermudah pengurusan SIUPAL, Anda bisa menggunakan layanan SIMLALA yang bisa membuatkan SIUPAL online. Kemudahan Pengurusan Perizinan SIUPAL Online Dengan SIMLALA Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Laut atau SIMLALA merupakan suatu layanan pengurusan perizinan SIUPAL online yang dikelola oleh Kementerian Perdagangan. SIMLALA diharapkan dapat mempermudah Anda dan menghemat waktu lebih efisien dalam melakukan pengurusan perizinan SIUPAL online. Jika sebelumnya dalam pengurusan perizinan SIUPAL ini dibutuhkan waktu selama 14 hari kerja, kini dengan menggunakan SIMLALA, Anda cukup perlu menunggu sekitar 7 hari saja. Dengan menggunakan SIMLALA ini juga, Anda dapat melakukan pemantauan atas proses pengajuan pengurusan perizinan SIUPAL ini. Anjuran penggunaan SIMLALA telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 89 Tahun 2018 Pada peraturan tersebut menjelaskan bahwa untuk melakukan pengurusan perizinan SIUPAL dapat diajukan melalui sistem Online Single Submission OSS dan pemenuhan komitmen melalui SIMLALA. Pengurusan SIUPAL Online Dengan Layanan yang Disediakan SIMLALA Pada layanan SIMLALA, terdapat berbagai jenis pelayanan online yang dibagi menjadi beberapa subdit atau sub direktorat, antara lain Subdit 1 Pada bagian subdit 1 untuk pengurusan perizinan SIUPAL online, sub direktorat ini untuk melayani kebutuhan angkutan laut dalam negeri dengan terdapat 7 pelayanan dengan lama tunggu 3 hari kerja. Layanan tersebut antara lain Pendaftaran Rencana Pengoperasian Kapal RPK liner. RPK liner ini berlaku selama 6 bulan Pendaftaran RPK tramper, yang berlaku selama 3 bulan Deviasi RPK liner Substitusi RPK liner Omisi RPK liner Penambahan pelabuhan RPK tramper Penambahan muatan RPK tramper Subdit 2 Subdit 2 melayani kebutuhan angkutan laut luar negeri dengan lama tunggu selama 3 hari kerja dan memiliki 9 layanan, antara lain Pendaftaran status liner pada Persetujuan Keagenan Kapal Asing PKKA, yang berlaku selama 6 bulan Pendaftaran PKKA liner, berlaku selama 3 bulan Pendaftaran PKKA tramper, berlaku selama 15 hari Pendaftaran PKKA ship to ship Pendaftaran PKKA lintas batas Deviasi kapal ke luar negeri Cross trading Persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional PPKN, berlaku selama 15 hari. Subdit 3 Subdit 3 melayani kebutuhan angkutan laut khusus dan usaha jasa terkait dengan lama tunggu selama 3 hari kerja. Memiliki 8 jenis pelayanan, antara lain Pendaftaran RPK tramper khusus Penambahan pelabuhan RPK tramper khusus Penambahan muatan RPK tramper khusus Pembuatan SIUPKK atau Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal Pendaftaran kantor cabang SIUPKK Perubahan kantor cabang SIUPKK Penutupan kantor cabang SIUPKK Perubahan data perusahaan SIUPKK Subdit 4 Subdit 4 melayani kebutuhan pengembangan usaha angkutan laut. Untuk lama tunggu pengurusan perizinan SIUPAL dan SIOPSUS yaitu selama 5 hari. Sedangkan untuk proses lainnya, dibutuhkan waktu selama 3 hari kerja. Memiliki 7 jenis layanan, antara lain Pembuatan rekomendasi SIUPAL dan Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut SIOPSUS Pendaftaran spek kapal Pendaftaran kantor cabang SIUPAL dan SIOPSUS Perubahan kantor cabang SIUPAL dan SIOPSUS Penutupan kantor cabang SIUPAL dan SIOPSUS Perubahan data perusahaan SIUPAL dan SIOPSUS Endorsement perusahaan SIUPAL dan SIOPSUS Subdit 5 Subdit 5 memiliki tugas sebagai admin untuk pelayanan sistem SIMLALA ini. Tugas yang dilakukan seperti melakukan perubahan user dan email perusahaan yang terdaftar. Selain itu juga bertugas untuk melakukan controlling dan monitoring terhadap infrastruktur serta sistem dan user internal. Pengurusan perizinan SIUPAL menggunakan SIMLALA, dapat dilakukan secara mandiri. Namun jika Anda merasa kesulitan dalam langkah-langkah atau persyaratannya, Anda bisa menggunakan layanan kami Izin Perhubungan. Kami dapat membantu kebutuhan Anda melakukan pengurusan perizinan SIUPAL dengan tepat melalui pelayanan terbaik yang diberikan. Kami dapat menjadi solusi terbaik untuk membantu perizinan SIUPAL online Anda dengan mudah dan tepat. Tunggu apa lagi, gunakan jasa kami untuk melakukan pengurusan perizinan Anda dengan mudah. Segera hubungi kami untuk kebutuhan pengurusan SIUPAL online dengan mudah dan tepat. INFO LEBIH DETAIL UNTUK PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN BISA MENGHUBUNGI KAMI CALL / WA 08119849933 Catur Iswanto Email info JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan akan mengutip Rp1 juta sebagai pendapatan negara bukan pajak PNBP sesuai aturan yang berlaku dalam penerbitan dokumen surat izin usaha perusahaan keagenan kapal SIUPKK.Dalam penerbitan sertifikat ataupun dokumen SIUPKK tersebut juga menggunakan dokumen khusus hasil cetakan Perum Peruri guna menghindari terjadinya praktik hadirnya surat ijin palsu pada jenis kegiatan usaha Angkutan Laut Luar Negeri Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Wigyo mengatakan berdasarkan pengalaman selama ini, banyak terjadi praktik pemalsuan surat izin usaha perusahaan angkutan laut SIUPAL yang diterbitkan oleh Kemenhub."Disinyalir dari sekitar dokumen SIIUPAL saat ini, ada dokumen tersebut yang diduga palsu. Jadi nantinya dengan blanko dari Perum Peruri dan data SIUPKK kita input di Direktorat Perhubungan Laut, maka akan memudahkan untuk pengecekan jika terjadi praktik pemalsuan dokumen perizinan," ujarnya pada workshop Peraturan Menteri Perhubungan No. 11/ 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal, Selasa 15/3/2016. Workshop itu juga diikuti perusahaan keagenan kapal asing di Indonesia anggota Indonesia Shiping Agency Association ISAA perwakilan Jawa Timur, Jawa Tengah, Dumai, Palembang, Sumatra Barat, Jambi, Sulawesi Selatan & Barat, Nusa Tenggara Timur, Balikpapan serta stakeholder terkait menjelaskan, nantinya setiap blanko SIUPKK cetakan Perum Peruri yang digunakan dalam perizinan usaha keagenan kapal tersebut akan dikenakan tarif Rp1 juta per dokumen sebagai penerimaan negara bukan pajak PNBP.Ketua Umum DPP ISAA Juswandi K mengatakan pihaknya telah siap mengoleksi pengurusan maupun persyaratan dalam dokumen SIUPKK dari perusahaan anggota ISAA juga mengajak perusahaan keagenan kapal anggota ISAA untuk tetap siap bersaing di bidang jasa keagenan kapal ini, dengan perusahaan pelayaran nasional yang memiliki izin melekat untuk jasa keagenan kapal. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Editor Yusuf Waluyo Jati Konten Premium Nikmati Konten Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam Perbedaan SIUPAL dan SIUPKK Apa Saja Perbedaannya? Anda wajib tahu perbedaan SIUPAL dan SIUPKK yang mendasar. Hal ini berkaitan dengan fungsi dan cara pengurusannya. Keduanya berupa perizinan yang mendasari kegiatan usaha tergantung ranahnya masing-masing. Perbedaan SIUPAL dan SIUPKK SIUPAL merupakan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut sedangkan SIUPKK adalah Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal. SIUPAL wajib dimiliki oleh perusahaan pelayaran atau angkutan laut, sedangkan SIUPKK dimiliki oleh perusahaan keagenan kapal. Keduanya kurang lebih digunakan agar bisa melakukan bisnis dengan aman dan nyaman. Sebelumnya kegiatan usaha keagenan kapal hanya bisa dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional yang telah memiliki SIUPAL serta kapal. Namun sekarang, dengan mengantongi SIUPKK, perusahaan keagenan kapal sudah bisa menjalankan bisnisnya tanpa harus memiliki kapal seperti perusahaan angkutan laut pada umumnya. Keuntungan memiliki SIUPAL dan SIUPKK Agar lebih fokus Penggunaan SIUPAL memberikan kemudahan bagi pemiliknya agar lebih fokus. Pemegang perizinan ini ke depannya harus bisa berjaya dalam negeri maupun luar negeri. Bisnis transportasi sebagai pengangkutan yang mumpuni tanpa keluar dari zona aturannya. Pemilik SIUPAL memiliki kelebihannya masing-masing sehingga tidak perlu khawatir dengan adanya SIUPKK. Keduanya memiliki ranah masing-masing jadi keuntungan dan kekurangannya akan lebih merata. Keagendaan kapal yang terstruktur Kemudian untuk mengenal perbedaan SIUPAL dan SIUPKK yang kedua adalah dalam SIUPAL memiliki keagendaan kapal yang terstruktur. Pemilik izin bisa lebih mengeksplor kemampuannya dalam proses agenda kapal dan juga kegiatan lain yang sejalan dengannya. Pertumbuhan pelayaran yang lebih baik Adanya SIUPAL harapannya mampu meningkatkan pertumbuhan pelayaran menjadi lebih baik. Joint Venture ini berguna untuk memberikan inisiatif atau pemacu pelayaran nasional yang lebih kuat. Sehingga armada nasional menjadi lebih mendapat pertimbangan. Usaha semakin maju Para kapal pelayaran semakin mengenal tugas dan wewenangnya masing-masing terkait pencarian muatan dan pembongkarannya. Jika dari pengusaha sudah mengenal tugasnya dengan baik maka usaha yang berjalan ini bisa menjadi lebih maju. Terlebih dalam kegiatan ekspor dan impor terkait. Pengetahuan lain yang mengatur juga berkaitan dengan ketentuan dari biaya ekspor, impor sampai dengan pajak yang mengikatnya. Beberapa hal penting ini akan menjadi penambah kemudahan dalam hal memantau perkembangan usaha. Pengangkutan dengan baik Hal penting berikutnya adalah adanya surat perizinan ini bisa menjadikan pengangkutan ekspor dan impor menjadi lebih baik. Armada nasional ini akan menjadi lebih tajam kompetensinya. Apalagi jika tingkat tenaga keprofesionalitasannya semakin meningkat maka bisa lebih cepat lagi. Kebijakan penting terkait SIUPAL dan SIUPKK Selain beberapa hal terkait perbedaan SIUPAL dan SIUPKK terbaru, ada kebijakan lain yang harus Anda perhatikan 1. Ketentuan penerbitan Dalam penerbitan surat izin ini dalam bidang pelayaran harus mengetahui kebijakan terbaru. Kebijakan ini berkaitan dengan pembuatan SIUPAL dan juga wewenang lain yang mengatur keagenan kapal. 2. Pengurusan kebutuhan kapal Perusahaan pelayaran ini harus mampu mengoperasikan kapal sesuai aturan yang berlaku. Bahkan untuk kebutuhan pengurusan kapal harus mendapat bantuan dari perusahaan lain yang lebih mumpuni. Hal ini berlaku untuk perusahaan yang masih berkembang dan belum memiliki fasilitas yang lengkap. 3. Ketentuan pemegang surat izin Ketentuan berikutnya mengikat bagi pemilik surat perizinan terkait yang harus memiliki instrumen terkait. Salah satu komponen yang penting adalah kapal dengan GT dan TK yang pas dengan ukuran minimalnya. 4. Biaya dan lama pembuatan Sebenarnya untuk biaya pembuatan perizinan ini sangat terjangkau. Hanya saja ketentuan terpenting adalah harus memiliki jumlah kepemilikan modal yang banyak. Modalnya sekitar lima puluh miliar dengan jaminan sebesar dua belas miliar lima ratus juta. Sementara untuk proses pengurusannya membutuhkan waktu sekitar seminggu setelah syarat masuk. Prosesnya bisa saja lebih cepat ataupun lama tergantung antrean yang sedang berlangsung. Pengetahuan terkait perbedaan SIUPAL dan SIUPKK ini memudahkan Anda untuk memilih surat izin yang paling krusial. Pertimbangan ini akan membawa pemilik usaha mendapatkan surat yang berfungsi sesuai bidangnya. Baca Juga Surat Permohonan Security clearance INFO LEBIH DETAIL UNTUK PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN BISA MENGHUBUNGI KAMI Hubungi Kami Call / WA +62 811-1928-942 Email info

perbedaan siupal dan siupkk